Dongeng BLT Untuk Rakyat

Ditengah pandemi covid-19 pemerintah membuat berbagai skema bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak wabah global ini. Presiden pun mengumumkan bahwa pemerintah pusat menggelontorkan dana sebesar 110 triliyun rupiah untuk perlindungan social.

Rakyat bersuka cita mendengar berita tersebut. Pemerintah akan hadir memapah rakyat yang lemah, membantu kami yang tertatih akibat wabah global ini. Angka fantastis yang diumumkan presiden membuat rakyat awam tersenyum sumbringah menanti perhatian seperti seorang yang sedang dimabuk cinta. Bantuan demi bantuan terealisasi, rakyat semakin melebarkan senyuman, seolah sang kekasih akan segera mengucapkan janji sacral yang akan membawanya mengarungi samudera cinta yang membahagiakan.

Namun ternyata, penantian itu tak juga datang. Penantian yang ternyata hanya lah utopi bagi rakyat kecil. System birokrasi yang tak jelas, aparat yang menampilkan arogansi bertopeng kepedulian, berkalimat manis tentang sebuah keberpihakan.

Rakyat menangis, rakyat menjerit, lalu pemerintah terus menghibur dengan lantunan syair merdu yang berisi omong kosong. Kami Persatuan Tunanetra Sulawesi Selatan sebagai wadah ketunanetraan seolah dimainkan dengan permainan goblok, yang sayangnya kami berhasil terjebak didalamnya. Atau mungkin kami memang terlalu goblok untuk para aparat yang memang memiliki kemerdekaan dalam menenmpuh pendidikan sejak mereka masih berupa zigot, sedang kami harus berteriak hanya untuk mencari hak yang disembunyikan. Sehingga kami dapat dibodoh-bodohi dan dipermainnkan dengan semena-mena.

Kami diminta mengumpulkan data untuk diajukan ke yang mulia kementrian social, lalu yang mulia menginstruksikan agar melakukan kordinasi dengan pemerintah kota/kabupaten. Kami lakukan, yang mulia dinas social kota Makassar meminta data serta memberi peringatan bahwa data tersebut harus dimasukkan sebelum tanggal 21 April, kami masukkan data ditanggal 20 April. Setelah melakukan penelusuran kembali, ternyata data yang diminta dinas social kota Makassar bukan lah target awal kami. Target awal kami adalah bantuan langsung tunai seperti dikatakan Presiden yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak covid-19 diluar Jabodetabek. Tapi ini adalah update berita yang membahagiakan bagi rakyat Makassar, ternyata Pemkot memberi bantuan tambahan diluar instruksi presiden berupa paket sembako. Namun kami sangat kecewa dengan bukti yang terjadi di lapangan, yang mana kami telah menjalankan kewajiban untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan. Tapi realisasinya dimana? Masuk dalam dapur siapa? Wahai yang mulia, kami butuh kalian, kami tertatih, kami mengalami paceklik yang tak main-main. Ataukah kalian butuh satu tumbal nyawa dari kami barulah kalian ingin memberi bantuan itu? Apakah memang perlu korban dulu agar kalian memandang kami? Kalian tahu kami berada dalam garis kemiskinan, kalian tahu kami masyarakat rentan. Bukannya kalian di gaji dari pajak Negara ya? Dan bukannya pajak Negara bersumber dari kami juga? Lantas, setelah kami rakyat patungan untuk membayar gaji kalian, kalian lari kemana? Gaji buta dari orang buta? Begitu?

Tidak cukup sampai situ, setelah tidak mendapat respon yang baik dari junjunganku yang mulia pemerintah kota Makassar, kami melakukan kordinasi lagi dengan pihak kemetrian social untuk mengakses BLT yang diumumkan presiden. Kalian tahu apa responnya? “Maaf, deadlinenya sudah lewat”. Hei, kapan rilis beritanya soal deadline? Bahkan untuk pendataanpun kalian tidak ada rilis berita resmi ke kami, kalian hanya mengirimkan pesan Whatsapp ke kami. Apakah begitu intruksi presiden? Bukannya presiden memerintahkan untuk memangkas birokrasi? Lalu kenapa kami dilempar sana sini, ujungnya kalian bilang deadline sudah lewat? Kalian menghina kami, kalian merampas kedaulatan kami, kalian merampok hak kami sebagai warga Negara.

Kami sadar pemerintah sedang kesusahan, kami tahu itu. Tapi kami ingin bertanya 110 Triliyun yang katanya dialokasikan pemerintah pusat buat rakyat itu kemana? Untuk rakyat yang mana? Untuk rakyat yang dekat sama penguasa kah? Berhenti omong kosong kepada kami, jangan mendongengkan fantasi yang hanya membuat kami tersenyum mendengar berbagai program pemerintah. Kami butuh dirangkul, kami butuh dibantu, bukan butuh dongeng.

Yoga Indar Dewa

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,

DPD PERTUNI Sulawesi Selatan